Perdes RKPDes No. 01 Tahun 2016

KEPALA DESA KARANGTANJUNG

KECAMATAN CILILIN

KABUPATEN BANDUNG BARAT

PERATURAN DESA KARANGTANJUNG

NOMOR 01 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) KARANGTANJUNG KECAMATAN CILILIN KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KARANGTANJUNG,

Menimbang   :   a.     bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 28 Tahun 2015 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan, Pemerintah Desa menyusun Perencanaan Pembangunan Desa meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang disusun berdasarkan visi, misi dan program kerja Kepala Desa, dan Rencana Kerja Pemerintah Desa yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;

b.        bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 28 Tahun 2015 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan,  Rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;

c.         bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Karangtanjung Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016

Mengingat     :   1.     Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2.        Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

3.        Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4.        Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

5.        Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6.        Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7.        Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

8.        Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

9.        Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

10.     Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

11.     Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

12.     Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

13.     Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

14.     Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);

15.    Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2);

16.     Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2007-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009 Nomor 3);

17.     Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Barat, (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 1 Seri E);

18.     Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 3);

19.     Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2013  Nomor 11 Seri E);

20.     Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015  Nomor 2 eri E);

21.     Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 28  Tahun 2015 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah;

22.     Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Karangtanjung Tahun 2015 – 2021.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGTANJUNG

dan

KEPALA DESA KARANGTANJUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan    :   PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) KARANGTANJUNG KECAMATAN CILILIN KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2016

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1.     Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.

2.     Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3.     Bupati adalah Bupati Bandung Barat.

4.     Desa adalah Desa Karangtanjung.

5.     Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6.     Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

7.     Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

8.     Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

9.     Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

10.  Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)   Maksud penetapan RKP Desa adalah sebagai pedoman dalam penyusunan APB Desa.

(2)   Tujuan penetapan RKP Desa adalah untuk:

a.     menetapkan prioritas program/kegiatan dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;

b.     menetapkan prioritas program/kegiatan dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar Desa dan pihak ketiga;

c.      menetapkan rencana program/kegiatan dan anggaran Desa yang dikelola Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

RKP Desa Karangtanjung  Tahun 2016 merupakan:

a.      penjabaran visi, misi dan program Kepala Desa ke dalam strategi pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, dan program prioritas Desa, dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Karangtanjung Tahun 2015 - 2021; dan

b.      dokumen perencanaan Desa yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan Desa dalam mewujudkan pembangunan Desa yang berkesinambungan.

BAB IV

SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika RKP Desa meliputi:

a.     BAB I         : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum,  maksud dan tujuan.

b.     BAB II        : PROFIL DESA

Memuat gambaran umum kondisi Desa yang meliputi keadaan demografi, keadaan sosial budaya, keadaan ekonomi serta kondisi pemerintahan Desa.

c.     BAB III       : EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA DAN

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Memuat penjelasan evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya dan penjelasan masalah-masalah pembangunan Desa.

d.     BAB IV      : ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DESA

Menjelaskan arah kebijakan keuangan, proyeksi pendapatan, belanja, pembiayaan desa, dan arah kebijakan pembangunan Desa.

e.     BAB V       : RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

Menjelaskan prioritas kegiatan dan anggaran yang  dikelola Desa atau melalui kerjasama antar Desa maupun pihak ketiga serta rencana kegiatan dan anggaran yang dikelola Desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, provinsi/kabupaten dan dilengkapi dengan matriks RKP Desa.

f.      BAB VI      : PENUTUP

BAB V

ISI DAN URAIAN RKP DESA

Pasal 5

Isi beserta uraian RKP Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Karangtanjung

Ditetapkan di Karangtanjung

pada tanggal         Januari 2016.

KEPALA DESA KARANGTANJUNG,

Ttd.

RISMAWAN

Diundangkan di  Karangtanjung

pada tanggal       Januari 2016.

SEKRETARIS DESA KARANGTANJUNG,

 

Ttd

YUDI HERDIAN

LEMBARAN DESA KARANGTANJUNG  TAHUN 2016 NOMOR 01